POLITIK ETIS (Pol. Etika/Pol. Asosiasi) – 1901

Posted on Maret 28, 2012

0


Revolusi industri membawa dampak terhadap laju perekonomian negara-negara imperialis Eropa, begitu halnya dengan Belanda. Hal ini juga berakibat bagi derah-daerah koloni (jajahan). Berkembangnya industrialisasi dan pesatnya laju perekonomian di Eropa membuat negara-negara imperialis harus mencari tempat untuk berinvestasi sekaligus sebagai pasar.

Indonesia yang terus-menerus dikeruk kekayaannnya oleh Imperialis-kapitalis Belanda memberikan keuntungan bagi Belanda, tetapi tidak bagi pribumi. Liberalisasi ekonomi (industrialisasu) yang diharapan mampu turut membangun perekonomian rakyat pribumi pada kenyataannya tidak sama sekali. Rakyat tetap miskin. Rakyat tidak memiliki daya beli. Keadaan ini menggelisahkan kaum importir Belanda (swasta) yang banyak memasukkan ke Indonesia hasil-hasil Industri dari Eropa. Mereka tidak dapat lagi menjual barang-barang hasil industrinya ke Indonesia karena rakyat pribumi tidak mempunyai daya beli yang kuat, sedangkan perindustrian di Negeri Belanda (dan sawsta) berkembang dengan pesat. Bagi Belanda (dan bangsa Barat lainnya) hal ini akan mengancam keberadaan pangsa pasar mereka. Tentu, mereka mengharap daerah kolonialnya dapat dijadikan sebagai pangsa pasar bagi hasil perindustriannya.

Untuk itu, tidak ada jalan lain yang harus segera ditempuh selain memperbaiki dan memperkuat ekonomi rakyat pribumi (daerah koloni). Kemudian muncul gagasan “politik etika” (politik etis/asosiasi), yang bertujuan memberi kemakmuran kepada rakyat jajahan melalui sarana pendidikan terutama, irigasi, dan transmigarasi. Namun tetap saja, yang menjadi latar belakang kebijakan ini adalah demi kepentingan importir dan kaum industri (swasta).

Posted in: Gardoe Peristiwa