“Gung Binathara” Konsep Kekuasaan Jawa

Posted on Maret 23, 2010

0


Mayarakat modern mengenal konsep atau sistem politik demokrasi. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan untuk rakyat. Dari keterangan singkat itu tertangkap bahwa subjek demokrasi adalah rakyat, yang menentukan arah dan tujuan negara. Mereka juga memilih siapa yang diserahi tugas untuk mengantarkan mereka mencapai tujuannya. Karena jumlah rakyat begitu besar, maka mereka membentuk perwakilan lewat pemilihan umum yang berlaangsung secara bebas dan rahasia.

Agar pemerintahan yang dibentuk sungguh-sungguh menyelenggarakan kepentingan mereka, maka demokrasi menuntut adanya keterbukaan terhadap kontrol sosial. Berbagai sarana demokrasi dapat menjadi alat bagi berlangsungnya kontrol sosial itu, seperti DPR, Parpol, Ormas, Pers. Kadang-kadang warga negara menyampaikan kontrol sosial juga dengan mengirimkan surat kepada aparat atau pejabat yang bersangkutan, misalnya ditujukan kepada pemerintah RI yang membuka Kotak Pos 5000 di Jakarta.

Untuk dapat menyelenggarakan kepentingan rakyat banyak, pemerintah membagi wilayah Indonesia dalam sekian banyak propinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Untuk menjaga keamanan dan pertahanan pemerintah mempunyai tentara dan polisi. Semua itu merupakan aparat birokrasi.

Bagaimana halnya dengan kerajaan Jawa, khususnya Mataram? Mataram sebagai kerajaan Jawa mempunyai konsep atau sistem politik juga. Doktrin Keagungbinataraan (Jawa: Keagungbinatharaan). Apakah inti dari konsep keagungbinataraan?

Intinya adalah pengakuan bahwa kekuasaan raja itu agung binathara, bahu dhendha nyakrawati, ber budi bawa leksana, ambeg adil paramarta (besar laskana kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia, meluap budi luhur mulianya, dan bersikap adil terhadap sesama).

Jadi menurut konsep kekuasaan Jawa, raja berkuasa secara absolut. Tetapi kekuasaan itu diimbangi dengan kewajiban moral yang besar juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam konsep kekuasaan Jawa dikenal juga sebagai tugas raja: njaga tata tentreming praja (menjaga supaya masyarakat teratur dan dengan demikian ketentraman-kesejahteraan terpelihara).

Dengan demikian konsep kekuasaan Jawa menentukan bahwa kekuasaan yang absolut itu harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat yang diperintah oleh raja. Sebaliknya, supaya raja dapat melaksanakan tugasnya, rakyat mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya (ngemban dhawuh dalem). Dengan demikian antara raja dan rakyat berlaku prinsip jumbuhing atau pamoring kawula-gusti (bertemunya rakyat dan raja).

Agar kekuasaan itu diselenggarakan secara berdaya dan berhasil guna, maka dalam konsep kekuasaan Jawa dikenal adanya konsep kewilayahan, birokrasi serta dibuat pedoman perilaku bagi para penguasa dan rakyat.

Konsep kewilayahan negara tercermin dalam gambaran sebagai berikut: 1) Pada tingkat pusat terdapat karaton, negara atau kuthagara, yaitu wilayah inti, tempat tinggal raja dan keluarganya; 2) Negara agung, yaitu daerah di mana terletak tanah lungguh (apanage) dari para bangsawan keluarga Mataram; 3) Mancanagara, yaitu daerah darat di luar negara agung, kira-kira Panaraga ke Timur dan Purworejo ke Barat; 4) Daerah pesisir wetan, kira-kira Demak ke Timur, dan pesisir kilen, kira-kira Demak ke Barat.

Birokrasi Mataram menyangkut urusan pusat dan daerah. Di pusat, birokrasi dipimpin oleh Patih (pepatih dalem). Ia membawahkan sejumlah pejabat atau nayaka, semacam kepala departemen, yang disebut wedana. Patih juga membawahkan militer dan para bupati. Birokrasi di kabupaten merupakan bentuk tiruan dalam ukuran yang lebih kecil dari birokrasi kerajaan. Bupati atau adipati pada hakikatnya adalah raja kecil atau taklukan dari raja besar.

Doktrin keagungbinataraan mengajarkan bahwa raja harus selalu membangun kerajaannya, sehingga kerajaannya menjadi pusat politik yang tertinggi dan paling kuasa. Secara singkat kekuasaan raja besar menurut konsep kekuasaan Jawa ditandai oleh: 1) Wilayah kerajaannya yang sangat luas; 2) Luas wilayah daerah atau kerajaan taklukan dan berbagai barang persembahan yang disampaikan oleh raja taklukan; 3) Kesetiaan para bupati dan punggawa lainnya dalam menunaikan tugas kerajaan dan kehadiran mereka dalam paseban yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu; 4) Kebesaran dan kemeriahan upacara kerajaan dan banyaknya pusaka dan perlengkapan yang tampak dalam upacara; 5) Kekayaan yang dimiliki oleh raja, gelar-gelar yang disandang dan kemasyhurannya; 6) Seluruh kekuasaan menjadi satu ditangannya, tanpa ada yang menandingi.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, Mataram juga mengembangkan piwulang (ajaran) tata perilaku yang harus diikuti oleh raja, para pembesar lain maupun rakyat. Bolehlah dikatakan bahwa Mataram mengembangkan semacam etika politik. Ajaran perilaku itu termuat dalam banyak buku seperti Sastra Gendhing, Nitisruti, Nitisastra, Panitisastra, Wulangreh dan Wedhatama. Diajarkan juga nasihat Prabu Rama kepada Wibisana yang berjumlah delapan butir, yaitu Astabrata. Bangsawan Jawa diharapkan mahir dalam olah keprajuritan, kaprajan (pemerintahan), olah bahasa, beksa (tari) dan tembang (nyanyi), dan berperilaku sastra (gentleman), perwira.

Pada umumnya disepakati oleh para penulis sejarah Mataram bahwa Sultan Agunglah raja yang terbesar. Pada masanya-lah Mataram menguasai wilayah yang paling luas, mempunyai daerah pengaruh di luar Jawa. Pada masa Sultan Agung, kejayaan Mataram bukan hanya dalam hal politik, akan tetapi juga dalam bidang lain. Mataram pada zamannya mengendalikan ekonomi dan memajukan kebudayaan Jawa, antara lain dengan memasukkan banyak unsur baru dari luar dan memadukannya dengan unsur-unsur yang sudah ada. Pada masanya-lah aspek gung binathara-nya terwujud mendekati gambaran ideal.

Dengan terwujudnya aspek gung binathara, bukan berarti terwujud juga aspek ber budi bawa leksana dan ambeg adil para martanya. Bahkan ada tanda-tanda bahwa Sultan Agung adalah raja yang memerintah dengan sangat keras. Pejabat-pejabat yang gagal menjalankan tugas dihukum mati.

Sumber: G. Moedjanto

Posted in: Gardu KONSEP